MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSIF; MAKNA INKLUSIF BAGI DIFABEL

Mengawali tulisan ini, penulis ingin sedikit mencoba mengelaborasi apa yang kita katakan sebagai inklusivitas/inklusif yang akan didiskusikan. Bagi sebagian orang, istilah inklusif mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, penulis yakin tidak demikian halnya bagi sekelompok orang lain, yang barangkali akan juga membaca tulisan ini.

Secara bebas, inklusifitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan enghormatan atas keberbedaan dan keberragaman. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberragaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infra struktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberragaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan difabilitas.

Lebih jauh, prinsip-prinsip inklusifitas sesungguhnya telah muncul dalam tatanan masyarakat kita. Semangat dan nilai-nilai bineka tunggal ika, kegotong royongan, tepo saliro, tenggang rasa, serta toleransi sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat bangsa kita sesungguhnya dapat diartikan sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif. Bukan hanya itu, fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara besar yang multi budaya, multi agama serta multi keberagaman yang lain sesungguhnya merupakan sebuah media yang subur atas tumbuh dan berkembangnya inklusifitas. Dengan demikian, tidaklah bisa dikatakan bahwa inklusif merupakan sebuah nilai baru yang dipaksakan untuk masuk dan diadobsi oleh tatanan masyarakat kita, namun sebaliknya, justru merupakan nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam tatanan sosial bangsa Indonesia.

Jika kita menengok ke belakang, terjadinya serangkaian konflik antar masyarakat dengan latar belakang suku/budaya yang berbeda, konflik antar umat beragama, penolakan terhadap salah satu kelompok etnis asing yang intinya adalah terjadinya sebuah proses dimana sebuah kelompok ditolak keberadaannya oleh kelompok lain yang lebih besar, sebenarnya venomena ini dapat dilihat sebagai sebuah bukti bahwa tidaklah mudah untuk menuju kepada sebuah masyarakat yang inklusif, dan masyarakat kita sejatinya telah memulainya. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa salah satu kelompok yang tidak cukup terrepresentasikan secara adil dalam pergerakan menuju sebuah masyarakat inklusif adalah masyarakat difabel. Kita punya banyak tokoh agama yang berbicara tentang pluralism, banyak pula tokoh budaya yang berbicara tentang multy culturalism, serta aktifis perempuan yang gencar menyuarakan tentang gender sensitive serta gender mainstream, yang sesungguhnya apa yang mereka perjuangkan adalah untuk terwujudnya sebuah inklusifitas yang termasuk didalamnya adalah juga keadilan sosial. Namun demikian, sangat sedikit representasi difabel yang bicara tentang perspektif difabilitas. Padahal sesungguhnya, kelompok yang paling berkepentingan terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang inklusif adalah kelompok masyarakat difabel. Dan berawal dari sebuah logika berfikir bahwa dorongan menuju sebuah masyarakat inklusif ini muncul atas kenyataan terjadinya sebuah penolakan sosial (social exclusion) atas sekelompok masyarakat atau lebih, maka beberapa bentuk penolakan sosial terhadap difabel setidaknya dapat terlihat dalam beberapa ranah di bawah ini.

Yang pertama adalah ranah pemahaman dan perlakuan. Difabel seringkali dipahami sebagai kelompok yang tidak normal, tidak utuh, yang bahkan secara popular diistilahkan sebagai yang cacat, dan tidak sesederhana itu, difabilitas yang dialami oleh seseorang bahkan seringkali diikuti dengan pelabelan, anggapan serta pemahaman yang tidak rasional seperti anggapan bahwa itu merupakan sebuah dosa turunan, kutukan, atau bahkan akibat dari aib keluarga. Hal tersebut kemudian berakibat pada berbagai bentuk penerimaan yang salah seperti rasa malu, penolakan atas keberadaan difabel, perlindungan yang berlebihan serta berbagai sikap yang secara social merugikan difabel mulai dari tingkat keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas.

Berikutnya adalah ranah kebijakan. Satu-satunya undang-undang yang secara explisit mengatur perlindungan atas hak difabel adalah undang-undang no.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang di dalamnya hanya mengatur setidaknya empat hak pokok saja ya itu hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, serta kesejahteraan sosial. Terlepas dari bagaimana ke empat hak tersebut diatur penyelenggaraan dan pemenuhannya bagi difabel, tapi dengan hanya dicantumkannya empat hak tersebut, penulis yakin bahwa secara konstitusional, difabel belum mempunyai cukup payung hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Sebut saja hak atas akses peradilan yang saat ini masih menjadi masalah besar bagi difabel dengan dianggapnya kelompok difabel tertentu (difabel netra, difabel rungu dan difabel grahita) sebagai kelompok yang tidak cakap hukum. Contoh lain adalah pendefinisian cacat sebagai tidak sehat jasmani yang dalam catatan sejarah politik bangsa kita pernah dimanfaatkan untuk melanggar hak politik Gus Dur untuk mencalonkan sebagai presiden (2004), dan pernah pula menyebabkan terjadinya diskriminasi/penolakan salah seorang difabel netra untuk mendaftar CPNS (2005) dimana penulis terlibat aktif dalam upaya advokasi kedua kasus tersebut.

Dan yang ke tiga adalah ranah akomodasi dalam rangka mendukung partisipasi difabel. Ini dapat berupa adaptasi, modifikasi, maupun berbagai bentuk langkah afirmasi yang diarahkan untuk mendorong terrwujudnya partisipasi penuh difabel dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa difabel setidaknya telah terlupakan kebutuhan mereka pada ranah ini. Ketika jalan-jalan, tempat peribadatan, pusat perbelanjaa, terminal, alat transportasi, perkantoran, serta sarana publik lainnya dibangun, yang terbayang hanyalah pengguna yang berkaki dua, bertangan dua, berpenglihatan, berpendengaran serta cakap secara mental. Keberadaan difabel pun tidak terbaca yang pada akhirnya, fasilitas publik yang kita punyai pun tidak dapat mengakomodasi akses seluas-luasnya yang dibutuhkan oleh difabel.

Dari ketiga ranah di atas, tampak jelas bahwa keberadaan difabel masih Belem dapat menjadi bagian yang inklusif dari lingkaran masyarakat. Keberadaan difabel masih terlihat sebagai kelompok yang belum dipertimbangkan dalam kontek pembangunan dan pengembangan masyarakat secara luas yang dapat diartikan bahwa inklusifitas difabel dalam masyarakat masih belum sepenuhnya terjadi. Meskipun, tidak juga dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kesengajaan, dalam artian bahwa sangat dimungkinkan bahwa akar dari semua permasalahan di atas adalah masalah pemahaman, tetapi setidaknya itulah yang terjadi dan mesti dikenali sebagai modal dalam merumuskan kerangka masyarakat yang inklusif itu sendiri.

Mengakhiri tulisan ini, penulis berpandangan bahwa secara mendasar, prinsip-prinsip yang melandasi terwujudnya masyarakat inklusif telah menjadi bagian dari tatanan masyarakat Indonesia dan dengan demikian, inklusifitas sesungguhnya telah menjadi bagian dari nilai masyarakat yang harus terus digali dan dikembangkan. Selanjutnya, membangun masyarakat yang inklusif bagi difabel harus dimulai dari membangun perspektif dan perlakuan yang positif terhadap subyek dengan difabilitas itu sendiri. Ranah lain yang harus disiapkan untuk terwujudnya inklusifitas adalah kebijakan yang mendukung serta memberikan jaminan atas kesetaraan dan keadilan. Adapun hal lain yang tidak boleh dilupakan pula adalah ketersediaan akomodasi yang mendukung, yang kesemuanya ini dapat terwujud apa bila keberadaan difabel telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam kerangka pembangunan dan pengembangan masyarakat kita. Muncul pertanyaan kemudian, siapakah yang mesti memulai gerakan inklusifitas ini? Tentu siapapun dapat memulai terwujudnya inklusifitas ini dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing, tetapi sebagai bagian dari masyarakat difabel, penulis meyakini bahwa difabel dengan kesadaran kolektif akan kepentingannya terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang inklusif harus menjadi mata tombak terdepan dalam menyuarakan isu ini. Bahkan, gerakan difabel sendiri harus menjadi sebuah gerakan yang inklusif.

Tentang Penulis:

M. Joni Yulianto, S.Pd, MA adalah seorang difabel netra, voluntery consultant pada Pusat Studi dan Layanan Difabel, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat ini menjabat sebagai direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.